Konflik Jalur Bukit Chittagong

Konflik Jalur Bukit Chittagong
Pemberontak Shanti Bahini tahun 1994.
Tanggal 1977 – 2 Desember 1997 (20 tahun) Lokasi Jalur Bukit Chittagong, Bangladesh Hasil Persetujuan Perdamaian Jalur Bukit Chittagong
Pihak terlibat
Bangladesh Angkatan Bersenjata Bangladesh Pengawal Perbatasan Bangladesh Kepolisian Bangladesh Polisi Bersenjata Bangladesh	Shanti Bahini Didukung oleh :  India[1][2]
Tokoh dan pemimpin
Komandan Jenderal Infanteri ke-24 Divisi Angkatan Darat Bangladesh	M.N. Larma † Shantu Larma
Kekuatan
22.632 (estimasi Juni 1991) Tentara: 10.575 Pengawal Perbatasan: 6.767 Kepolisian: 3.505 Polisi Bersenjata: 1.785	2.000–47.000[3]
Korban
44 (klaim Bangladesh)	5.700 tewas 15.432 terluka 11.892 ditawan dan ditahan
1.552 warga sipil diculik oleh pemberontak Shanti Bahini (757 orang Bengali dan 795 penduduk asli)[4][5]

Konflik Jalur Bukit Chittagong adalah konflik politik dan perjuangan bersenjata antara Pemerintah Bangladesh dan Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samiti (PCJSS) (Partai Rakyat Bersatu Jalur Bukit Chittagong) dan sayap bersenjatanya, Shanti Bahini, atas isu otonomi dan hak-hak suku Jumma yang beragama Buddha dan Hindu, suku Chakma, dan suku-suku di Jalur Bukit Chittagong. Shanti Bahini melancarkan pemberontakan terhadap pasukan pemerintah pada tahun 1977, ketika negara berada di bawah pemerintahan militer, dan konflik berlanjut selama dua puluh tahun sampai pemerintah dan PCJSS menandatangani Persetujuan Perdamaian Jalur Bukit Chittagong pada tahun 1997.^{[6][7][8][9][10]}

Aksi yang kemudian dilakukan oleh kelompok Angkatan Bersenjata dan Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samiti mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di kedua belah pihak.^[11] Dan ada laporan pemerkosaan massal oleh paramiliter Bangladesh Ansars, yang telah digambarkan sebagai "genosida dengan cara lain" oleh Mark Levene dan dia telah membandingkan serangan ini dengan pemerkosaan massa selama Perang Pembebasan Bangladesh. ^[12]

Menurut Amnesty International, per Juni 2013 pemerintah Bangladesh masih belum menghormati ketentuan perjanjian perdamaian juga tidak membicarakan keprihatinan orang-orang Jumma mengenai pengembalian tanah mereka. Amnesti memperkirakan bahwa saat itu terdapat 90.000 keluarga Jumma yang menjadi pengungsi internal dalam negeri.^{[13] [14]}

1. ^ Bangladeshi Insurgents Say India Is Supporting Them - New York Times
2. ^ A. Kabir. "Bangladesh: A Critical Review of the Chittagong Hill Tract (CHT) Peace Accord". Diakses tanggal 8 March 2015. 
3. ^ Does Peacekeeping Work?. Diakses tanggal 8 March 2015. 
4. ^ Chittagong Hill Tract : Peace & Situation Analysis by Maj. Gen. (Retd.) Syed Md. Ibrahim
5. ^ Thomson Reuters Foundation. "Thomson Reuters Foundation". Diakses tanggal 8 March 2015. ^{[pranala nonaktif permanen]}
6. ^ Rashiduzzaman, M. (July 1998). "Bangladesh's Chittagong Hill Tracts Peace Accord: Institutional Features and Strategic Concerns". Asian Survey. University of California Press. 38 (7): 653–70. doi:10.1525/as.1998.38.7.01p0370e. JSTOR 2645754. 
7. ^ "Bangladesh peace treaty signed". BBC News. 2 December 1997. Diakses tanggal 11 June 2008. 
8. ^ "Chittagong marks peace anniversary". BBC News. 2 December 1998. Diakses tanggal 11 June 2008. 
9. ^ Mohsin, Amena (2012). "Chittagong Hill Tracts Peace Accord, 1997". Dalam Islam, Sirajul; Jamal, Ahmed A. Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (edisi ke-Second). Asiatic Society of Bangladesh. 
10. ^ "Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-07-08. Diakses tanggal 2016-11-18. 
11. ^ Begovich, Milica (2007). Karl R. DeRouen, Uk Heo, ed. Civil Wars of the World. ABC-CLIO. hlm. 166. ISBN 978-1851099191. 
12. ^ Jonassohn, Kurt; Karin Solveig Björnson (1998). Genocide and Gross Human Rights Violations: In Comparative Perspective. Transaction. hlm. 258. ISBN 1560003146. 
13. ^ International, Amnesty (12 June 2013). "Bangladesh: Indigenous Peoples engulfed in Chittagong Hill Tracts land conflict". Amnesty International. ^{[pranala nonaktif permanen]}
14. ^ Erueti, Andrew (13 June 2013). "Amnesty criticises Bangladeshi government's failure to address indigenous land rights". ABC.